Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. adalah seorang ahli hukum internasional, diplomat, dan politikus Indonesia. Ia dikenal atas kontribusinya dalam merumuskan Deklarasi Djuanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan. Mochtar menjabat sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978) dan Menteri Luar Negeri (1978-1988) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto [1]Mochtar Kusumaatmadja - Wikipedia bahasa Indonesia -Wikipedia
[Tanggal:2025-05-28]. Ia juga merupakan rektor Universitas Padjadjaran .
FaktaHub Editor
.
Terakhir diperbarui pada 29 Mei 2025.
Mochtar Kusumaatmadja dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929. Ia berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya, Raden Achmad Kusumaatmadja, adalah seorang hakim dan ibunya, Raden Ayu Soejatmi Soeriadiredja, adalah seorang guru 🛈. Mochtar menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bandung.
Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Ia kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat, memperoleh gelar LL.M. dari Yale University dan Ph.D. dari University of Chicago [3]Mochtar Kusumaatmadja, Pejuang Konsep Wawasan Nusantara - Historia.id -Historia.id
[Tanggal:2025-05-28].
Karier Mochtar Kusumaatmadja dimulai sebagai seorang akademisi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Ia menjadi dosen dan kemudian menjabat sebagai rektor Unpad . Pada tahun 1974, ia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Kemudian, pada tahun 1978, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri hingga tahun 1988 [1]Mochtar Kusumaatmadja - Wikipedia bahasa Indonesia -Wikipedia
[Tanggal:2025-05-28].
Sebagai Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja dikenal atas perannya dalam memperjuangkan Deklarasi Djuanda, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi ini memiliki implikasi penting bagi kedaulatan dan batas wilayah Indonesia [4]Deklarasi Djuanda: Pengertian, Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya - Kompas.com -Kompas.com
[Tanggal:2025-05-28].
Deklarasi Djuanda, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957, adalah deklarasi yang menyatakan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah bagian integral dari wilayah NKRI. Sebelum deklarasi ini, wilayah laut Indonesia mengacu pada ordonansi tahun 1939 (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie) yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia hanya 3 mil laut [5]Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 - Wikipedia bahasa Indonesia -Wikipedia
[Tanggal:2025-05-28].
Mochtar Kusumaatmadja berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Deklarasi Djuanda. Upaya diplomasinya berhasil meyakinkan negara-negara lain untuk menerima konsep negara kepulauan, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 [6]United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) - United Nations -United Nations
[Tanggal:2025-05-28].
Mochtar Kusumaatmadja meninggalkan warisan yang besar bagi Indonesia, terutama dalam bidang hukum laut dan diplomasi. Deklarasi Djuanda, yang ia perjuangkan, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya [7]Kedaulatan Maritim Indonesia: Perspektif Hukum Internasional - Jurnal Hukum & Pembangunan -Jurnal Hukum & Pembangunan
[Tanggal:2025-05-28].
Kontribusinya dalam pengembangan hukum internasional juga diakui secara luas. Ia merupakan tokoh yang dihormati di kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional. Pemikirannya tentang negara kepulauan terus relevan dalam konteks global saat ini.
Atas jasa-jasanya, Mochtar Kusumaatmadja menerima berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya adalah 🛈:
Bintang Mahaputera Adipradana
Grand Cross of the Order of Orange-Nassau (Belanda)
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Jepang)